LATAR BELAKANG

          Hadirnya Peraturan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan dampak perubahan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga para pihak yang berkepentingan dalam hal ini perlu mengetahui esensi perubahan, sehingga pelaksanaan pengadaan Barang/jasa tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru.

          Pelatihan ini memberikan Penjelasan dan gambaran mengenai pokok pokok perubahan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sekaligus memberikan petunjuk terhadap pola kerja Para Pihak yang terlibat didalam prosesnya, sehingga di harapkan nanti mampu menyesuaikan sejak dini berdasarkan peraturan terbaru.

          Pelatihan ini juga dilengkapi dengan materi gambaran Audit Pengadaan dengan hadirnya Perpres 12 tahun 2021 serta Permendari 77 tahun 2020, sehingga kedepan para pihak sudah memiliki gambaran didalam menghadapi audit pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakannya.

MATERI

  1. Penjelasan Ketentuan “Perubahan” Kebijakan Pengadaan
  2. Implikasi hadirnya Permendagri No. 77 tahun 2020, (tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah), dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah
  3. Bagaimana masing masing pihak Bekerja, dengan hadirnya Perpres 12 tahun 2021
    • PA/KPA/PPK
    • POKJA/PP
    • PPTK/Tim Teknis/Pendukung
  4. Pengaruh Perpres 12 tahun 2021 dan Permendagri No. 77 tahun 2020, terhadap Audit Pengadaan

Landasan Hukum

  • PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Perpres 12 Tahun 2021, perubahan Perpres 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Permendagri No. 77 tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

FASILITAS

  • Mengikuti 6 sesi Pelatihan secara Daring (webinar)
  • Materi Pelatihan
  • Format Kertas Kerja Pelaksanaan Pengadaan
  • PP No. 12 Tahun 2019
  • Perpres 12 Tahun 2021
  • Permendagri No. 77 tahun 2020
  • Matriks Perubahan
  • Video Rekaman Pelatihan
  • E- sertifikat

Waktu Pelaksanaan

  • 24 – 31 Mei 2021
  • 13.00 – 15.00 WIB
  • Media Online ZOOM

Biaya
Rp. 212.770,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id

Kontak Panitia : 0811-1380-2906, 0812-8372-3862
WA CENTER : 08111242824